Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan fusi (penggabungan) partai-partai politik sebagai bagian dari upaya stabilisasi politik. Lima partai yang berbasis nasionalis dan sekuler—yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba—digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Selama masa Orde Baru, PDI sering mengalami tekanan politik dari pemerintah yang ingin mengontrol seluruh partai politik. PDI, yang dianggap sebagai partai kecil saat itu, tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Pada tahun 1996, terjadi konflik internal di tubuh PDI. Pemerintah Orde Baru berusaha menjatuhkan Megawati dengan mendukung kepemimpinan Soerjadi sebagai ketua PDI melalui Kongres Medan
Ketegangan meningkat pada 27 Juli 1996, ketika terjadi Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli), di mana kantor DPP PDI di Jakarta yang dikuasai oleh pendukung Megawati diserang oleh kelompok pro-pemerintah, yang menyebabkan kerusuhan besar. Akibat konflik ini, Megawati dan pendukungnya mendirikan partai baru dengan nama PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai wadah perjuangan politik mereka
Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998 dan dimulainya era reformasi, PDI Perjuangan muncul sebagai kekuatan politik besar. Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu demokratis pertama setelah Orde Baru, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dengan meraih suara terbanya
